Perubahan Perkumpulan: Jenis Perubahan, Prosedur, dan Pentingnya Pengesahan Hukum
Perkumpulan sebagai badan hukum non-profit yang berbasis keanggotaan sering kali mengalami perubahan seiring berkembangnya organisasi. Baik karena kebutuhan administrasi, pergantian pengurus, atau perubahan tujuan kegiatan, semua bentuk perubahan dalam perkumpulan harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar tetap sah dan diakui oleh negara.
Artikel ini akan menjelaskan apa saja perubahan dalam perkumpulan yang dapat dilakukan, bagaimana prosedurnya, dan kenapa pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) penting.
🟩Apa Itu Perubahan Perkumpulan?
Perubahan perkumpulan adalah perubahan yang dilakukan terhadap anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), susunan kepengurusan, atau data organisasi yang sebelumnya telah didaftarkan dan disahkan secara resmi di Kemenkumham.
🟩Jenis Perubahan dalam Perkumpulan
Berikut beberapa contoh perubahan umum dalam perkumpulan:
Perubahan Nama Perkumpulan
Misalnya karena rebranding atau perluasan cakupan kegiatan.Perubahan Alamat/Domisili
Jika kantor sekretariat berpindah lokasi ke daerah/kota lain.Perubahan Tujuan dan Kegiatan
Menyesuaikan visi-misi baru atau bidang kegiatan yang diperluas.Perubahan Susunan Pengurus
Akibat pergantian Ketua, Sekretaris, Bendahara, atau penambahan posisi baru.Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar
Misalnya soal tata cara pemilihan pengurus, hak suara anggota, atau mekanisme rapat anggota.Perubahan Anggota Pendiri (jika relevan)
Bila ada pengunduran diri atau pergantian anggota awal pendiri.
🟩Mengapa Perubahan Perkumpulan Harus Disahkan?
✅ Memastikan keabsahan hukum
Perubahan yang tidak didaftarkan bisa dianggap tidak sah oleh instansi atau mitra kerja.
✅ Diperlukan untuk administrasi
Seperti pembaruan NPWP, OSS, kerja sama dengan pemerintah, atau pengajuan hibah.
✅ Melindungi pengurus secara hukum
Jika ada sengketa internal atau audit, dokumen resmi akan menjadi bukti yang kuat.
✅ Menunjukkan tata kelola organisasi yang baik
Organisasi yang teratur secara hukum akan lebih dipercaya publik dan lembaga pendukung.
🟩Prosedur Perubahan Perkumpulan
Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:
Rapat Umum Anggota
Perubahan disetujui oleh anggota melalui rapat resmi.
Dibuatkan risalah rapat sebagai dokumen pendukung.
Pembuatan Akta Perubahan oleh Notaris
Notaris menyusun akta notaris perubahan berdasarkan keputusan rapat.
Pengajuan ke Kemenkumham
Dilakukan secara online melalui portal AHU (Administrasi Hukum Umum).
Meliputi pengunggahan akta perubahan dan dokumen pendukung.
Pengesahan Perubahan oleh Kemenkumham
Setelah diverifikasi, pemerintah menerbitkan SK pengesahan perubahan.
Pemutakhiran di Instansi Lain
Jika diperlukan, seperti pada OSS, NPWP, rekening organisasi, atau lembaga donor.
🟩Dokumen yang Diperlukan
Salinan akta pendirian sebelumnya
KTP para pengurus baru/lama
Surat keputusan atau risalah rapat anggota
Draft perubahan yang disepakati
Surat kuasa (jika diwakilkan)
🟩Layanan Perubahan Perkumpulan di Kantor Notaris Fitri Budiani
Kami menyediakan layanan lengkap untuk perubahan perkumpulan, termasuk:
✔️ Konsultasi hukum dan struktur organisasi
✔️ Penyusunan akta perubahan
✔️ Pengurusan SK perubahan dari Kemenkumham
✔️ Pendampingan administrasi di instansi lain
✔️ Proses cepat, sah, dan sesuai aturan hukum
🟩Hubungi Kami
Fitri Budiani, SH., MKn.
Notaris & PPAT Jakarta Pusat
📍 JL. Danau Diatas No.124, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 10210
📞 Telp / WhatsApp: +62 851-8685-0625
✉️ Email: fitri.notaris@gmail.com
🌐 Website: www.fitribudiani.com
Perubahan dalam perkumpulan adalah hal wajar dan bahkan diperlukan untuk menjaga dinamika serta keberlanjutan organisasi. Namun, perubahan tersebut harus dilakukan secara sah agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Jika perkumpulan Anda membutuhkan perubahan nama, tujuan, pengurus, atau struktur organisasi, pastikan dilakukan melalui jalur resmi bersama notaris profesional. Konsultasikan sekarang juga untuk kemudahan dan legalitas yang terjamin.