Perubahan Direksi dan Komisaris (Dirkom)

Prosedur, Syarat, dan Jangka Waktu

Perubahan Direksi dan Komisaris (Dirkom) adalah proses resmi untuk mengganti, menambah, atau mengurangi susunan pengurus perusahaan, baik Perseroan Terbatas (PT) maupun PT Perorangan. Perubahan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar memiliki kekuatan hukum.

📌 Mengapa Perubahan Dirkom Harus Dilakukan?

Perubahan Direksi atau Komisaris wajib dilakukan jika terjadi salah satu hal berikut:

• Penggantian pengurus karena habis masa jabatan atau pengunduran diri

• Penambahan anggota pengurus untuk mendukung operasional perusahaan

• Pengurangan anggota pengurus karena efisiensi atau restrukturisasi

• Perubahan susunan jabatan dalam perusahaan

• Pemenuhan permintaan pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS

Perubahan yang tidak dilaporkan dapat menyebabkan dokumen legal perusahaan tidak valid dan menimbulkan kendala dalam perbankan, tender, atau kerja sama bisnis.

📜 Syarat Perubahan Direksi dan Komisaris

Untuk melakukan perubahan Dirkom, biasanya diperlukan dokumen berikut:

1. Akta pendirian dan akta perubahan terakhir perusahaan

2. SK Kemenkumham terakhir

3. KTP, NPWP, dan data pribadi Direksi/Komisaris yang baru dan lama

4. Surat pernyataan pengunduran diri (jika ada pengurus yang mengundurkan diri)

5. Berita acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
   
   

⚙️ Prosedur Perubahan Dirkom

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   Pemegang saham mengadakan rapat dan memutuskan perubahan Direksi/Komisaris.

2. Pembuatan Akta Perubahan di Notaris
   Notaris membuat akta resmi perubahan susunan pengurus sesuai keputusan RUPS.

3. Pendaftaran ke Kemenkumham
   Akta perubahan diajukan melalui sistem AHU Online untuk mendapatkan pengesahan.

4. Pembaruan Data di OSS RBA
   Susunan pengurus baru diperbarui di sistem OSS agar sesuai dengan perizinan usaha.
   
   

⏳ Jangka Waktu Proses

Jika dokumen sudah lengkap, proses perubahan Dirkom biasanya memakan waktu:

• Notaris & RUPS: ± 1–3 hari kerja

• Pengesahan Kemenkumham: ± 2–5 hari kerja

• Pembaruan OSS: ± 1 hari kerja

Total waktu dapat bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan antrean sistem.

Perubahan Direksi dan Komisaris bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban hukum yang harus segera dilakukan jika terjadi perubahan pengurus perusahaan. Dengan mengikuti prosedur resmi, perusahaan akan tetap memiliki legalitas yang sah dan terhindar dari masalah administrasi di kemudian hari.

📞 Layanan Perubahan Direksi & Komisaris di Jakarta

Fitri Budiani, SH., MKn. – Notaris & PPAT Jakarta Pusat siap membantu proses perubahan Dirkom Anda, termasuk:

• Pembuatan Akta Perubahan Direksi/Komisaris

• Pengurusan SK Kemenkumham

• Pembaruan data OSS RBA

• Layanan legalitas perusahaan lainnya
  
  

🏢 Alamat:  JL. Danau Diatas No.124, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 10210

📱 WhatsApp: +62 851-8685-0625

✉️ Email: fitri.notaris@gmail.com

🌐 Website: www.fitribudiani.com