Perubahan Anggaran Dasar PT Menurut Permenkum 49/2025 ( Syarat & Prosedur) 

Permenkum No 49 Tahun 2025 mengatur secara rinci perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT), termasuk jenis perubahan, prosedur notaris, serta kewajiban pelaporan ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Artikel ini menjadi panduan lengkap bagi pengusaha, direksi, dan pemegang saham yang ingin mengubah struktur atau data perusahaan secara sah.

Apa Itu Perubahan Anggaran Dasar PT?

Perubahan anggaran dasar PT adalah perubahan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian PT, seperti nama perusahaan, modal, tujuan usaha, hingga status perseroan.

Perubahan ini wajib mendapat persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal AHU.

1. Jenis Perubahan Anggaran Dasar Menurut Permenkum 49/2025

Permenkum 49/2025 membagi perubahan menjadi dua kategori utama:

✅ A. Perubahan yang Wajib Disetujui Menteri

Perubahan berikut harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum:

• Nama Perseroan

• Tempat kedudukan PT

• Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

• Jangka waktu berdirinya PT

• Besarnya modal dasar

• Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

• Perubahan status PT tertutup menjadi PT terbuka atau sebaliknya

✅ B. Perubahan yang Cukup Diberitahukan

Perubahan anggaran dasar lainnya cukup diberitahukan, seperti:

• Perubahan pasal-pasal internal anggaran dasar yang tidak termasuk kategori di atas

2. Perubahan Data PT (Bukan Anggaran Dasar)

Selain perubahan anggaran dasar, Permenkum 49/2025 juga mengatur perubahan data PT, antara lain:

• Perubahan pemegang saham dan pengalihan saham

• Perubahan direksi dan dewan komisaris

• Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan

• Pembubaran PT

• Perubahan alamat lengkap perusahaan

Perubahan data juga wajib dilaporkan melalui SABH.

3. Prosedur Perubahan Anggaran Dasar PT

🔷 1. Keputusan RUPS

Perubahan anggaran dasar harus ditetapkan melalui:

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau

• Keputusan pemegang saham di luar RUPS yang mengikat

🔷 2. Pembuatan Akta Notaris

Perubahan harus dimuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Jika tidak dimuat dalam berita acara rapat, harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS.

🔷 3. Pengajuan ke SABH

Notaris mengajukan permohonan perubahan secara elektronik melalui SABH dengan mengunggah:

• Salinan akta perubahan

• Notula RUPS

• Dokumen pendukung lainnya

🔷 4. Persetujuan atau Pemberitahuan Menteri

Jika perubahan memerlukan persetujuan, Menteri Hukum menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Jika hanya pemberitahuan, Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan.

4. Syarat dan Dokumen Perubahan Anggaran Dasar PT

Dokumen yang wajib disiapkan antara lain:

• Akta perubahan anggaran dasar

• Notula RUPS atau keputusan pemegang saham

• Bukti setor modal (jika ada perubahan modal)

• Surat keterangan alamat perusahaan

• NPWP Perseroan

• Dokumen Beneficial Owner

• Bukti pengumuman surat kabar (untuk pengurangan modal)

5. Batas Waktu Pengajuan Perubahan

Permohonan perubahan anggaran dasar dan data PT harus diajukan maksimal 30 hari sejak tanggal akta notaris. Jika melewati batas waktu, permohonan tidak dapat diajukan.

6. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Menteri

Direktorat Jenderal AHU akan memeriksa kesesuaian formulir, akta, dan data di SABH. Jika lengkap, Menteri menerbitkan:

• Surat Keputusan Persetujuan Perubahan, atau

• Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

7. Risiko Jika Tidak Melaporkan Perubahan

Jika perubahan tidak dilaporkan:

• Perubahan dianggap tidak sah secara hukum

• Data perusahaan tidak sesuai di sistem AHU

• Risiko sanksi administratif dan sengketa hukum

Kesimpulan

Permenkum No 49 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran dasar PT harus dilakukan melalui RUPS, dituangkan dalam akta notaris, dan dilaporkan secara elektronik melalui SABH. Kepatuhan terhadap prosedur ini penting untuk menjaga legalitas dan kredibilitas perusahaan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

❓ Apakah semua perubahan anggaran dasar perlu persetujuan Menteri?

Tidak. Hanya perubahan tertentu yang membutuhkan persetujuan, sisanya cukup diberitahukan.

❓ Berapa lama batas waktu melaporkan perubahan anggaran dasar?

Maksimal 30 hari sejak tanggal akta notaris dibuat.

❓ Apa yang terjadi jika terlambat melapor?

Permohonan tidak dapat diajukan dan perubahan berpotensi tidak sah secara hukum.

👉 Butuh bantuan perubahan anggaran dasar PT? 

Hubungi Notaris & PPAT Fitri Budiani ( WhatsApp: +62 851-8685-0625 )  untuk layanan notaris dan konsultasi hukum perusahaan profesional.